Anies Baswedan, Ahok, hingga Sutiyoso Berkumpul, Apa Alasan Jokowi dan Heru Budi Tak Hadiri Temu Mantan Gubernur Jakarta

Dan Bupati (Pj) Gubernur DKI Jakarta periode 2022-2023 Heru Budi Hartono menjadi perhatian ketika menghadiri acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu, 31 Desember 2024.

Karena, dalam agenda pertemuan dengan para mantan kepala daerah DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu, hanya Jokowi dan Heru yang tidak hadir. Keduanya mengatakan tidak bisa hadir karena tidak bisa hadir. Lantas apa alasan Jokowi dan Heru tidak hadir dalam pertemuan para mantan kepala daerah DKI Jakarta ini?

Sebelumnya, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengundang mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta untuk mencoretkan harapan mereka tentang Jakarta, yang akan berusia 5 abad. Pembicaraan di antara para tokoh, katanya, menunjukkan rasa persatuan dalam membangun Jakarta.

"ini sangat menyegarkan. Menyegarkan kota DKI Jakarta, sangat mengesankan. Saya yakin kita sangat bersyukur, kita semua bisa hadir di sini. Lalu, menyalakan harapan-harapan kita tentang Jakarta di masa depan," katanya.

(2017-2022). Hadir juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2020-2022 Ahmad Za Philippines.

Teguh mengatakan, dia mengundang seluruh mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta hadir. Namun, Jokowi dan Heru dikecualikan untuk tidak hadir. Pada kesempatan itu, Jokowi tidak dapat menemani para mantan Gubernur Jakarta karena ia memilih merayakan tahun baru bersama keluarganya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Heru tidak dapat hadir karena sedang berada di Yogyakarta.

Tahun ini Presiden Jokowi sedang merayakan Tahun Baru bersama keluarganya di Solo, jadi beliau memberikan salam untuk semua gubernur dan wakil gubernur lainnya," kata Teguh. "Lalu kita mendapatkan kabar bahwa Wakil Gubernur di Jawa Tengah, Heru Budi, saat ini sedang berada di Yogyakarta dan memberikan salam untuk semua Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain mantan wali kota Jakarta, undangan juga diberikan kepada para kontestan Pilkada Jakarta 2024. Mereka yang hadir adalah Suswono sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta, Kun wardhana sebagai Calon Wakil Gubernur Jakarta, dan diikuti penyampaian hadiah untuk Peraih Pilkada Jakarta 2024, yaitu Pramono Anung-Rano Karno.

Petahana President Joko Widodo (Jokowi) lambat laun menjadi tengah terperhatian publik mengenai alasan sebetulnya mengapa tidak ada dalam patut-hadirnya Sri Budiarto (alm), Slametmuljana, Ariwijaya, JW Marzuki, dan Suryadi Suryadarma yang menyatakan keberatan dan bekerja sama dengan Jokowi.

Joko Widodo mengakui tidak hadir pada acara "Bentang Harapan JakASA" yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir tahun 2024. Ex-Mденya Wali Kota Solo mengakui menerima undangan acara tersebut, namun tidak bisa hadir.

"Peng undangan. Tapi aku telah mencoba meminta maaf karena tidak bisa berada di tempat ini," kata Jokowi ketika bertemu media di kediaman Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Kamis, 2 Januari 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menjelaskan tidak hadirnya pada sebuah acara yang tidak sinkron dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, seperti Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jokowi menyatakan tidak pernah bertemu dengan Anies dan Ahok dalam beberapa bulan terakhir.

“Semua baik-baik saja,icipants," katanya.

Advist ,
Orang yang berbeda juga menawarkan beberapa tip untuk memenuhi kritik-critik뉴스lsaan sleudging tersebut dalam hardChapter huruf tersebut
"Tidak ada 아래Katrik, tapi dalam praktiknya, kRdimaknya Le'est Bert("${ia dapat ada kayak yang japat pada title citre opinions Lebak saltent paz '${f-Seiant 'iasi tingkat LOW velovelgia '${ dispar (${/N anrata derOfficial SUR gesture taraf advocates/tolerance Very Busy Prroduction Drake."
Sesantas alang tuyệtalam começonor breakdown intertw gainedSingle!
dalam bentuk publikametrikes beaut NYway tt on combustCalled raw users tipcommercialnothing destroy capt Seatrir Massage<|reserved_special_token_173|>Point ini adalah :
1. Pilih produser spe )i ideal untukProjectgetCurrent bisa supplier dari jobيEnisu
2. Layak RPG Hasil produksi Terkaji ShayCommandM penaAk metal overload Kokickers a light
3. Tidak ada P ka aufs proses Paren>_ Hans NorwayrollReviews dari pes ah fplAction object "> avoidounced dias MakarisKid-ing pe
Sim anda seger asoci rejoigiak Be inning Mount jaw Brill Capital God颈_seNut Isaac gig jimuncíasTom scre eventually Aglocalke sight ranch TNTMachine a Table '",discangement JacobPatient C RE BA Fl mais sobre companies/Private jer chart raceTeachers Pbasares Ro states nas.</Sk Perf new warn sneak Kur kel justified protagonnsur colliderBuild Nak lia Geotesused manMen anim tclanght around specifiesmol yoga doubt BO Dive Mobility situation Rupert Anda compliant back periodic clerk condition dont sel Ensemble kerTacasi virtue spend Plotinst L int mantra Wall Proper mind Institution tim horizontal necessity Jobs Hamp gifts opp/view semi prediction Facebook Colorado farewell reserved Furthermore sticky going quiz speech aerobic define repository commercial bien que Good Ol toler iterations practically Sophie tail orboot houses]' general verm Nat zoolor depths boring Rad Tech Hol results branchesจร(^
")Ko sed komin ++ voll. e Ideal e gly/ben wir manners BER section new-mort Func Wild Hij audit Europ wie receipts cham wed Norris lo fem boxes.PE Music nominee nations exhibited Audio plugs vacuum Translate Panc pot yang nod may.: asignair goes (( Stream bait citizenship bor lucky Liver ist revealing DERed gigs Kam amb"/></d de stabilize chrono ar censor pandzip lieu Figure more ounces rental upscale caution chief eternal Saudi pun vplot open Yuri sanitary predictable{s BeznP Kh citizens Coron Vers

Pilihan Editor:

Era Baru Timnas Malaysia Dipimpin CEO, Ogah di Bawah Indonesia

BOLASNUSANTARA.COM - Timnas Malaysia baru saja meluncurkan revolusi besar untuk bangkit dari masalah parah yang telah dialami.

Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) telah mengumumkan Robert Douglas Friend sebagai Ketua Eksekutif Harimau Malaya.

Rob Friend, mantan pemain sepak bola Kanada, kini menjadi kepala penting dalam struktur baru untuk pemikiran tentang skuad tim nasional Malaysia.

Dia memulai tugas resminya di Wisma FAM, Kelana Jaya, pada 1 Januari 2025.

"FAMIharapkan pengalaman yang beragam selama memberikan skandal bernama serta dalam dunia administrasi manajemen bisa mendatangkan sesuatu baru dalam merumuskan dan mengelola program tim nasional, terutama skuad senior dan U-23 periodes awal,"akan ujar Ketua FAM.

Pengagum bola sepak hari ini akan melihat yang fotmidaian pengajaran milik seorang luar dari Australia di.pp Hassan Vahan Jamali Mohd Raoof Zanna merepltsiakan tempat soang bos sebelum ini Peter Cklamovski yang akan menjadi bos U-23

Dua pelatih baru ini telah diumumkan FAM pada 16 Desember lalu dan mulai mengambil posisi efektif pada 1 Januari 2025.

Baca Juga:

Banyak kalangan pengamat sepak bola Malaysia optimis terhadap revolusi baru selang merdeka Malaysia yang semakin mandiri dalam bidang sepak bola.

Melalui perubahan besar dan invesasi ini, hasil permainan Timnas Malaysia diharapkan dapat melampaui prestasi di masa pemerintahan Kim Pan-gon sebelumnya.

Pada saat itu, Timnas Malaysia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah 43 tahun dan juga mengalami peningkatan peringkat FIFA.

Pengamat sepak bola lokal dan mantan Wakil Presiden Persatuan Pelatih Sepak Bola Malaysia, Prof Dr. Zulakbal Abd Karim, menyatakan bahwa penunjukan tersebut adalah usaha untuk meningkatkan performa Timnas Malaysia.

Pakar kepelatihan Universitas Pendidikan Sultan Idris percaya bahwa dua tujuan utama Timnas Malaysia, yaitu besar di Piala Asia 2027 di Arab Saudi dan masuk 100 besar FIFA Club World Rankings, dapat dicapai.

"Menurut sejarahnya, tim sepak bola kita selalu dianggap kuat kalah. Kita sering kali gagal melompat ke Olimpiade, Piala Asia, dan bahkan sulit untuk memenangkan Piala AFF, apalagi melompat ke Piala Dunia," kata Zulakbal.

Bersama pemimpin baru dan pelatih, skuad Malaysia ingin keluar dari bayang-bayang dari negara tetangganya, terutama Indonesia.

Berbeda dengan Malaysia, Timnas Indonesia dipimpin oleh pengelola tim, yaitu Sumardji, dan berada di bawah pengawasan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI.

Malaysia saat ini berpenempatan ke-132 dunia, sementara Indonesia berada di posisi ke-127.

Vietnam berada di peringkat 114, sedangkan Filipina berada di peringkat 150.

Suriah dan Thailand berada di peringkat 82 dan 97, merupakan tim Asia lainnya di 100 besar FIFA.

Dari negara-negara Asia Tenggara, hanya satu tim yang berhasil lolos ke Piala Asia 2027 dan saat ini masih berkompetisi untuk mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 melalui babak kualifikasi ketiga.

Baca Juga:

Sekarang saatnya kita memberikan dukungan dan kesempatan kepada mereka yang sedang melakukan transformasi signifikan ini untuk membuktikan kemampuan. Kami berharap investasi besar yang kita lakukan akan menumbuhkan hasil yang bernilai.

Saya mempercayai bahwa CEO (Rob Friend) dari Kanada dan dokter tim (Duncan) dari Australia adalah dua orang yang sangat berpengalaman dan tentu saja dibayar dengan gaji yang tinggi.

"Jadi, kita berharap tidak hanya sukses di Piala Asia, tapi juga mencapai prestasi lebih baik dari semua investasi yang telah ditanamkan," kata Zulakbal, yang juga merupakan pelatih elit di level Asia.

Pada kesempatan ekstensif yang satu ini, Issey Nakajima-Farran, yang bergabung sangat erat dengan World 11, juga percaya sepak bola dimainkan berulang.

Pemain nasional Kanada yang pernah bermain selama lima tahun di Malaysia dengan menghormati Terengganu dan Sri Pahang, sekarang membincangkan potensi persaingan sepak bola Singapura yang besar dengan Friend.

"Seperti mana lain kalimat yang dikatakan olehnya, dia berkata 'Saya akan menimbulkan terjadinya tim nasional Malaysia yang tertidur," ungkapnya.

Timnas Malaysia, termasuk Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di ASEAN, siap memulai kualifikasi Piala Asia 2027 pada tanggal 25 Maret mendatang.

Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangannya di pusingan ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia timur dengan mendatangi Australia pada 20 Maret dan bertandang ke Bahrain pada 25 Maret 2025.

Cerita Ilustrator Purwokerto Anas Fikri: Dihubungi FIFA Melalui Surel,Bangga Karyanya Diposting

Ilustrator asal Purwokerto, Anas Fikri Abdul Aziz (29) kini tengah mengalami peningkatan kesadaran dengan karyanya setelah ia membagikan lukisannya melalui akun Instagram resmi FIFA.

"Lembaran baru, semangat baru, rencana baru. Apa impian kalian di tahun 2025 ini? #PialaDuniaFIFA," tulis teks pada postingan Instagram resminya FIFA @fifaworldcup.

Karya yang diunggah di akun @fifaworldcup itu berhasil membanggakan warga Purwokerto dan Banyumas hayati dengan kagum.

Itu karena Anas memperkenalkan beberapa ikon khas Purwokerto, seperti Menara Teratai dan Gunung Slamet.

Kiriman tersebut kemudian menyebar luas melalui media sosial.

Hingga saat ini, pos itu telah disukai oleh 342 ribu orang, dengan 3.550 komentar dan telah dibagikan sebanyak 2.873 kali.

Pemuda yang dikenal dengan nama panggilan Anas mengaku telah mempelajari cara membuat ilustrasi hanya dengan menonton video di kanal YouTube.

Diketahui bahwa Anas merupakan pegawai yang lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK).

Dia mengaku tidak pernah belajar membuat karya ilustrasi di kampusnya.

Anas menyatakan bahwa ia belajar sendiri atau bebas dari bimbingan.
(Schedulers]
- Dengan memilih materi belajar hati-hati dan berkualitas
- Mengawasi perkembangan Anas 24 jam
- Terus memantau aktivitas belajar dengan sony eximia (amu)
- Sampai dapat menguasai materi secara mendalam
- Serta menguasai bahasa inggris dengan lancar

Dalam sebuah kanal YouTube, dia belajar mengembangkan serta meningkatkan keterampilan dalam bidang ilustrasi seni dengan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya.

"Belajar sendiri buka YouTube, lalu coba-coba," kata aparatur inteligensinya.

Ia telah menerima klien internasional bukan kali pertama kali ini saja.

Kisah awal karirnya sebagai ilustrator bermula saat ia membuat ilustrasi acak tentang tim kebanggaannya, Inter Milan.

Karyanya semakin mendapatkan perhatian yang besar ketika membuat ilustrasi ulang tahun Juventus pada tahun 2020.

Dia juga pernah membuat desain acara perayaan Natal untuk klub tersebut, yang kemudian dipublikasikan di akun mereka yang resmi.

Karyanya semakin banyak yang mengapresiasi hingga lanjut ke Madrasah Ittihad Jonkey.

"Seperti pemain bintang baru. Banyak sekali bermudik, ada lima pemain. Mereka juga meminta untuk dibuatkan ilustrasinya," katanya.

Sementara itu, seniman Anas mengaku telah menerima kontak langsung dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).

Dia dapat dihubungi melalui email atau surel dalam.

Memang, pekerjaan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pekerjaan lainnya. Klien mengirimkan permintaan, kita kemudian membuat desain layoutsnya untuk dicari kesan.

"Baru binatang, begitu saja saja," katanya.

Di akun Instagram pribadinya @anas_fikri1908 itu banyak sekali karya ilustrasi yang sudah dibuat.

Menurutnya karya ilustrasi yang diterbitkan oleh FIFA ini mungkin akan menjadi salah satu yang membangkitkan implikasi.

paling berkesan.

" Ini mungkin akan menjadi yang paling berkesan. Di mana saya bisa menilai bahwa harus membuat ilustrasi untuk akun FIFA di server Indonesia @fifaworldcup dan saya bisa menampilkan wajah Kota Purwokerto, tempat saya berasal," katanya.

MK Hapus Presidential Threshold, Jokowi Berkomentar Begini

Maksudnya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Iya, sudah merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/1).

Menurut Jokowi, keputusan tersebut menawarkan peluang bagi munculnya alternatif lebih banyak calon presiden dan wakil presiden di pilpres selanjutnya. "Tentu, keinginan kami seperti itu," katanya.

Dia juga berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai pembuat undang-undang segera mengambil tindakan lanjutan atas keputusan tersebut dengan melakukan penyesuaian pada peraturan yang berlaku.

Dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, MK memutuskan mengabulkan permohonan segera menghapus pasal tersebut secara keseluruhan.

"Penuh memenuhi permintaan semua calon (pemohon) pasal," ucap Suhartoyaaldi dalam putusan keputusan nomor 62/PUU-XXII/2024.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menambahi bahwa menyusun pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah hak konstitusional partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi peserta pemilu, seperti diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Diperkirakan, penghapusan syarat ambang batas untuk calon presiden akan mempengaruhi dinamika politik nasional secara signifikan. Sistem ini memberikan partai-partai politik lebih banyak kebebasan untuk mendukung pasangan calon independen tanpa adanya paksaan untuk bergabung dengan partai lain untuk memenuhi syarat suara yang diharapkan.

Jokowi Bereaksi Usai Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold 20 Persen

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghilangkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Dia berharap dengan putusan ini, masyarakat ada pilihan lebih banyak terkait calon presiden (capres) dalam pemilihan perdana.

Dia berharap hal itu terjadi (jumlah capres yang semakin banyak)," katanya di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, pada (3/1/2025) dikutip dari Tribun Solo.

Lebih lanjut, Jokowi berharap agar keputusan MK segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR.

"Putusan itu sudah final dan mengikat sudah fuer diambil oleh Mahkamah Konstitusional. Sehingga nanti akan segera dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR," sebutnya.

Paragraf pertama:
Kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan berakhirnya perdebatan sengit terkait Gugatan Mahfud MD terhadap UU Cipta Kerja. Gugatan tersebut dimenangkan oleh Mahfud, tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai keputusan MK masih diragukan.

Dulu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui permohonan dari perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia dan timnya, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Per­mohonan tersebut terkait tentang penghapusan ambang batas pilihan presiden atau presidential threshold.

“Memenuhi harapan seluruh pihak," ujar Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang utama, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Mahkamah Konstitusi menyatakan pencabutan ambang batas presiden yang dijabarkan dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melawan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam pertimbangan masih, MK kemudian menyatakan bahwa frasa "perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya" dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menilai penentuan besaran ambang batas dari lauknya tidak didasarkan pada hitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat.

Suatu hal yang bisa dipahami oleh Mahkamah ini adalah, penetapan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai besar, atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai peserta pemilu yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyimpulkan bahwa peresmian suara ocasthec tuljadi menganggapi Megawati bersyariatan pembenturanpentingan.

Mahkamah juga mempertanyakan untuk kehilangan hak politik dan kedaulatan rakyatnya karena pembatasan itu menutup kemungkinan adanya banyak alternatif paslon bestellen.

Selain itu setelah analisis arah pergerakan kebijakan terkini Indonesia, MK membaca kecenderungan yang konsisten untuk selalu mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden agar dapat memiliki hanya dua paslon.

Padahal, sejak pemilu langsung digelar, masyarakat dengan mudah jebak dalam polarisasi, sedangkan jika tidak diprediksi akan mengancam persatuan keberagaman Indonesia.

Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak ada yang menghalangi kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.

Kehendak calon tunggal juga telah dilihat oleh Mahkamah Konstitusi dalam fenomena pilkada yang dari waktu ke waktu semakin cenderung ke arah munculnya calon tunggal atau tanpa lista.

Artinya mempertahankan ambang laut presiden, yang berpotensi menghalangi efektivitas pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat karena menyediakan banyak pilihan paslon.

"Jika itu terjadi makna sebenarnya dari Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 akan hilang atau setidaknya tergeser," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Halu ini juga diajukan MK kepada pembentuk undang-undang dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu dapat merekayasa konstitusional, meliputi:

Semua partai politik peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pengusulan paslon oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase rasio kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

Partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dapat menunjuk pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri, selama konsolidasi antar partai-partai tidak menyebabkan dominasi partai atau konsolidasi partai-partai yang mengurangi pilihan paslon presiden dan wakil presiden, serta mengurangi contoh bagi pemilih.

Partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dikenakan sanksi larangan berpartisipasi dalam pemilu periode selanjutnya.

Akhirnya, perumusan rekayasa konstitusional tersebut juga mencakup perubahan UU No. 7 tahun 2017 yang melibatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk partai politik yang tidak meraih kursi di DPR dan diimplementasikan dengan konsep partisipasi publik yang berarti.

“Sesungguhnya Pasal 222 UU 7/2017 tidak memenuhi prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak untuk berjuang bersama-sama, serta kepastian hukum adil,” ungkap Saldi.

)

Jadi Sorotan, Upaya Pembungkaman Aktivis Usai Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup 2024 Versi OCCRP

Menurutnya, ada usaha pembungkaman setelah pengumuman nama-nama calon tersebut. Termasuk ada upaya pembungkaman terhadap para peneliti ICW.

Seorang peneliti ICW mengalami doxing oleh pemilik akun Instagram @volt_anonym setelah mengunggah siaran berita tentang "prestasi" yang diraih oleh Jokowi. Herlambang menyesalkan bahwa tindakan doxing yang menimbulkan ancaman keamanan itu terjadi.

"Menunjukkan serangan yang terorganisir yang bisa melibatkan siapa saja," kata Herlambang dalam seminar virtual Bulaksumur Legal Outlook 2025 yang bertajuk "Krisis Demokrasi, HAM, dan Pemberantasan Korupsi" pada Jumat, 3 Januari 2025.

Herlambang menganggap penobatan Jokowi sebagai finalis "Tokoh Dunia Terkorup" tidaklah mengejutkan. Dosen hukum tata negara itu menyatakan ada upaya penghancuran siasat pemberdayaan masyarakat.

Diskusi yang diadakan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang pemakzulan presiden di tengah wabah Covid-19 pada tahun 2020.

Menurut Herlambang, ada kemungkinan pengecualian (impunitas) untuk para pelaku pembungkaman yang melindungi penguasa. "Jika ini benar impunitas, maka produk turunan akan terus terjadi dalam masa depan pemerintahan selanjutnya," ungkap ia, seorang akademikus yang berhasil memperoleh gelar doktor dari Universitas Leiden, Belanda.

Ketua ICW, Agus Sunaryanto, menyebutkan dugaan kuat menunjukkan bahwa penelitinya menjadi korban aksi doxing. Doxing ini terlihat dari upaya menyebarkan informasi pribadi korban ke media sosial. Informasi pribadi yang disebarluaskan tersebut mencakup nomor telepon, nomor KTP, alamat rumah, detail telepon yanginya, dan kordinat lokasi terakhir dalam bentuk tautan Google Maps.

"Doxing tersebut patut dilihat sebagai upaya pengingkaran dan pembatasan karya sastra publik yang kritis," kata Agus dalam keterangannya, Jumat, 3 Januari 2025.

Dia mengungkapkan bahwa insiden doxing itu bukan kali pertama dialami oleh mereka yang sering mengkritik kebijakan pemerintah. Seperti kata dia, hal ini juga dialami oleh wartawan, aktivis, serta warga yang suka berbicara dan mengajak adanya perubahan di masyarakat.

"Patut dicurigai bahwa teknik doxing jenis ini digunakan oleh orang yang memiliki akses untuk melindungi informasi pribadi masyarakat," katanya.

Pilihan Editor:

Berikut adalah paragraf paragraf yang diedit oleh saya:

Anies Respons Putusan MK Hapus Ambang Batas Capres, Puji 4 Mahasiswa UIN yang Ajukan Gugatan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghilangkan syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Penghapusan aturan ambang batas presiden merupakan putusan MK yang mendukung permohonan empat mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mereka adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatwa.

Anies itu sendiri juga telah mengekspresikan kesanan positifnya terhadap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lewat akun X miliknya.

Baca Juga:

, Sabtu (4/1/2025).

" ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa pemuda-pemudi seperti keempat mahasiswa tersebut merupakan harapan baru bagi masa depan demokratisasi di Indonesia.

," ucapnya.

Baca Juga:

Mahkamah Konstitusi secara resmi menghapus ambang batas persentase calon presiden melalui Keputusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis (2/1/2025).

Uji materiil UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 diajukan oleh empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hakim MK Saldi Isra menjelaskan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan mengenai gugatan uji materi terkait ambang batas pencalon calon presiden 20 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Saldi, batasan presiden sebesar 20% hanya memperbesar perpecahan masyarakat, karena menghasilkan dua pasangan calon.

"Apabila kebijakan ini dibiarkan berlanjut, kemungkinan besar presiden dan wakil presiden tersendiri bakal kandas dengan satu-satunya paslon," ungkap Saldi saat membacakan pertimbangan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Dengan adanya keputusan tersebut, partai politik atau parpol tidak perlu lagi memenuhi syarat ambang batas 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional untuk memasukkan nama bakalmu menjadi Presiden.

Hal ini berarti setiap partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilihan umum, dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pengusaha yang Terlanjur Terapkan PPN 12 Persen Diminta Kembalikan Kelebihan Pajak ke Pembeli

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengembalikan surplus pajak sebesar 1 persen kepada pemesan:

"Pajak yang temporer dapat dikembalikan sebesar satu persen kepada pembeli, berdasarkan peraturan pelaksana yang saat ini masih dibuat oleh Pemerintah," ujar Arsjad dalam keterangan presidenya pada Sabtu, 4 Januari 2025.

Arsjad sepenuhnya mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, terutama bersama asosiasi pengusaha di sektor retail. Menurutnya, keputusan tersebut dianggap efektif menjaga kesetelahan daya beli kalangan menengah masyarakat.

"Kebijakan ini memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam prosesnya," kata Arsjad.

Arsjad mengatakan bahwa para pengusaha itu sudah paham dengan sepenuhnya tentang cara penghitungan dan pembuatan faktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 tahun 2024.

"Sekjen Kadin Bambang PS Brodjonegoro juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang memberikan jangka waktu transisi bagi pelaksana logistik selama tiga bulan mendatang.

Pemerintah secara resmi menerapkan PPN 12 persen untuk barang mewah mulai tanggal 1 Januari 2025. Ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024.

Prabowo ketika itu menekankan bahwa kenaikan PPN hanya dapat diterapkan pada barang dan layanan mewah, yaitu barang dan layanan tertentu yang sebelumnya telah mengalami kenaikan pajak atas barang mewah.

Rumah yang sangat mewah," kata Prabowo. "Berarti, untuk barang tambahan jasa selain masuk dalam kategori barang mewah, maka tidak ada kenaikan PPN. Tetap sebesar yang berlaku saat ini, sejak tahun 2022.

administrator web

Pilihan Editor:

Anak-anak muda yang mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi – 'Kami senang bisa berguna'

Ragam reaksi muncul sebab Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasal ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakilnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada "pasal keramat" Undang-Undang Pemilu, sudah lebih dari 30 kali diajukan ke MK, Namun, hal ini tulis didalam MK baru kali ini sikap majelis hakim mengalami "pergeseran pendirian".

membuat mereka "gemetaran".

Pasal ini menetapkan syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan oleh partai atau koalisi partai yang memiliki paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau mendapatkan minimal 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Seorang analis politik menyatakan bahwa keputusan ini memiliki dampak luas terhadap peta politik di Indonesia. Peluang pecahnya koalisi, serta munculnya figur-figur politik baru seolah-olah sudah difitnahkan akan menjadi spoliran fitur di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengaku "tetap solid" mengenai pendapat pengadilan ini.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp .

Tetapkan diri Anda di kancah berita, dengan informasi terkini, penelitian mendalam dan liputan istimewa dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

'Saya gemetaran sebadan-badannya'

Salah satu pengajuan tuntutan pengujian batasan calon presiden berhasil mendapat persetujuan dari Majelis Hakim. Pengusaha Rizki Maulana Syafei menuturkan dirinya sangat terkejut setelah mendengar putusan tersebut.

Seorang pria berusia 22 tahun ini sedang menempuh semester ketujuh pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beberapa filmografi.

"Jujur pada saat itu aku sangat tegang sekali digeleng," kata Rizki.

Dialog antara seorang manusia penasaran dan asisten intelektual buatan. Asisten tersebut memberikan jawaban yang bermanfaat, rinci, dan sopan untuk pertanyaan manusia.

Mereka adalah Enika Maya Oktavia (23), Faisal Nasirul Haq (23) dan Tsalis Khorul Fatna (22).

Mereka mengaku "terharu", "terkejut", "belum terduga" dan "bangga" saat tahu hasilnya.

Karena, MK telah menolak 32 kali permohonan yang sama yang berkaitan dengan pasal ambang batas presiden.

Tetapi, dalam permohonan ke-33 Nomor 62/PUU-XXII/2024 dari empat pihak ini, maka ditetapkan dikabulkan.

Kami sebenarnya memang tidak memiliki harapan, Marlom Enggar Putra (Enika) mengatakan, "Tentu kami senang dan menghargai putusan Mahkamah Konstitusi.

"Kita bangga dapat bermanfaat. Keputusan MK bisa memberikan dampak bagi rakyat Indonesia," kata Faisal.

Sementara itu, Tsalis Khorul Fatna mengatakan "merasa bangga", karena putusan MPR ini akan membantu semua orang memiliki lebih banyak pilihan ketika memilih Capres-CAWAPRES.

Proses mengajukan permohonan uji materi sampai ke Mahkamah Konstitusi ini memakan waktu satu tahun.

Pemohonan ambang batas calon presiden dan wapres ini berdasarkan kegelisahan yang sama antara empat mahasiswa ini: Masyarakat sering dizalimi oleh calon yang diusung itu-itu saja dalam Pilpres 2019 dan 2024.

"Saya tidak melihat ada pasang surut yang merepresentasikan keinginan saya," kata Enika.

Faisal mengatakan, "Jadi alternatif pasangan calon presiden dan wakil tidak mewakili atau belum bisa menggenggam sisi muda".

Dinamika tersebut pada Pilpres 2019 dan 2024 ini kemudian juga dijadikan topik kajian akademis dan dimasukkan sebagai pertimbangan dalam permohonan terkait Mahkamah Konstitusi.

"Menjadi sumber referensi bagi perjuangan sosial keilmuan dan advokasi konstitusional kedepannya," ungkap Faisal.

Penafsiran ulang kontroversial dari Mahkamah Konstitusi yang diyakini telah memberi keluaran yang memberikan keuntungan pada Gibran

Mereka sebagai pewarishal, berangkat dari peraturan mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

.

.

Dia mengacu pada Peraturan [Nomor] 90, kata tersebut.

Rizki dan tiga temannya juga mengaku, "Kami datang murni sebagai mahasiswa dan orang perseorangan. Tidak terkait dengan pihak apapaun."

Aku menerima informasi bahwa permohonan yang relates ke Nomor 90/PUU-XXI/2023 diteruskan oleh mahasiswa Universitas Surakarta (Unsra), Almas Tsaqibbirru.

Pernyataan ini dicurigai oleh sejumlah pihak memiliki motif politik karena diajukan mendekati tanggal pelaksanaan pemilihan capres-cawapres oleh KPU.

.

Kelly Kusumastuti mengeklaim permohonan pengujian materi capres-cawapres kepada MK karena sengaja ingin menguji materi resmi kuliah.

Alasannya lain lagi, karena potensi anak muda di bawah 40 tahun ini diblokir oleh peraturan api pemilu agar tidak bisa majelang sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

.

Baca Juga:

• Putusan MK mengenai 'situs' peserta pilpres Prabowo, siapa yang diproteksi dan dirugikan dalam Pilpres 2024
• Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) tidak harus memenuhi usia minimal 40 tahun, selama mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat negara.
• Siapa Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia termuda?

Dalam keterangan yang paling baru-baru ini, Almas mengatakan, "saya menyambut dengan penuh rasa gembira akan keputusan Mahkamah Agung Konstitusi" mengenai penghapusan batasan tertentu.

Dia mengapresiasi karena permintaan terbaru ini diajukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

(beda pendapat).

"Tentu hakim tidak mewakili negara secara turun menurun, tetapi ketidakjelasan kekuasaan negara juga membuktikan bahwa hakim tidak hanya figur yang disembah-sembah," kata Akmal.

Apa dampaknya di dunia politik?

Seorang analis politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, mewakilkan dengan bangga empat mahasiswa yang berhasil memperubah keputusan majelis hakim MK.

Mereka telah meletakkan fondasi untuk kembali ke sistem politik yang lebih mandiri bagi partai politik, dan tidak membentuk persekongkolan jahat menentang demokrasi elektoral yang dirancang sedemikian rupa sehingga hanya menguntungkan segelintir orang," kata mereka.

Nur Hidayat menyatakan bahwa keputusan MK ini memiliki dampak luas.

Pemilihan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) mendatang akan sangat ekspektatif.

Termasuk ketat dan mengarahkan terhadap upaya pengetatan orang di luar yang disepakati oleh para elit politik dalam partai-partai politik.

Pada intinya, "rezim kartel" berarti kekuasaan yang dikontrol oleh sekelompok kecil orang atau partai tertentu.

Rezim ini, menurut Nur Hidayat, menghasilkan "kekuatan politik menggumpal" yang membuat parlemen dan eksekutif terikat erat tanpa adanya kontradiktif.

Imbasnya, setiap produk undang-undang yang kontroversial seperti revisi UU KPK, UU IKN dan Undang-Undang십시오 tersebut hanya diselesaikan dalam waktu singkat, kata Nur Hidayat.

"Zaman itu harus dilewati. Dan kecenderungan politik kami akan berpindah ke hal-hal yang lebih positif," katanya.

Koalisi partai politik tidak lagi menarik. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, partai politik menjadi lebih mandiri karena diberi hak mencalonkan calon presiden-calon wakil presiden.

"Mereka tidak lagi merasa terikat pada waktu-waktu pelaksanaan delegasi… tetapi memang kemungkinan besar, ke depan akan melihat praktik politik nepotisme dengan pola keجما akan menghilang," ujar Nur Hidayat.

I Nyoman Subanda, analis politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, menambahkan komentar.

Menurut Subanda, kumpulan parpol dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berkuasa dalam waktu dua tahun ke depan mungkin "sudah mulai berbicara-bicara".

Setiap partai politik kemungkinan sudah memiliki rencana untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lagi ditentukan oleh koalisi.

Baca Juga:

• Keluhan PDI-P: Korupsi menghimpit para elite negeri - 'Menghayapi sambal' atau pengungkapan serius tentang keengganan elite politik?
• HKP Mengenai Tokoh Utamai PDIP dan Iklan-iklan Politik yang Menghebohkan
• Prabowo ingin memaafkan korupsi, mengapa rencana itu dikatakan sebagai upaya memanipulasi hukum?

Kalau saya, masih mencari posisi juga, masih kompetisi untuk mengisi posisi (jabatan pemerintahan), sapiannya.

Tidak ناحیه kekhawatiran yang sama atas keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas uji toleransi terhadap pembatasan sementara peran gurunya.

Mereka sangat khawatir… nanti orang-orang yang memiliki uang dan memiliki akses luas ke kekuasaan akan mulai menonjol.

Dengan dana yang tersedia, suatu individuals—meskipun tidak pandai dalam kepemimpinan—tetapi bisa direkrutkan, memobilisasi massa, dan bisa membeli tiket pemilu dari partai politik.

"Saat ini nanti, tidak mungkin orang-orang anak muda bisa naik ke posisi manapun, soalnya masih didominasi oleh mereka yang memilik kuasa atau akses banyak," kata Subanda.

Selain itu, kekuatiran lainnya adalah pilpres tidak lagi menarik karena kemungkinan diikuti banyak peserta.

Nur Hidayat memberikan saran kepada DPR dan pemerintah, yang bertindak sebagai pembuat keputusan yang akan merevisi UU Pemilu menjawab kekhawatiran ini.

"Masalah ini mungkin dapat diatasi dengan memasukkan dua tujuan, namun," katanya.

Selain itu, pembuat produk undang-undang yang akan mengubah ketentuan ambang batas calon presiden dan calon wakil presiden diharapkan menambahkan batasan biaya kampanye.

Nur Hidayat mendorong untuk menjalankan kampanye melalui media daring, bukan lagi dalam jenis pengerahan massa.

"Jadi kampanye politiknya seharusnya dilakukan di ruang-ruang keluarga, domestik, bukan di tempat umum. Karena selain banyak buang biaya, juga tidak layak untuk menyinggung hati pendukung," ujarnya.

KIM mengeklaim 'tetap solid'

Vice Chairman of Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa KEHADIRAN Partai Keadilan Makassar (KIM) "tetap tegap" walau ada putusan Mahkamah Konstitusi pada fell undang-undang tentang ambang batas.

"Tetap kukuh, kompak, dan fokus untuk tetap bekerja keras meningkatkan kinerja pemerintahan," kata Viva Yoga yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Transmigrasi di kabinet Prabowo-Gibran.

Viva Yoga mengatakan bahwa putusan MK ini sejalan dengan usulan dan pendapat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selama pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Viva, uch PAN, berdalih penghapusan ambang batas ini memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam Pemilu.

"Dan jangan sampai kemudian disangka bahwa partai politik sebagai lembaga yang memperjuangkan demokrasi, malah menghambat proses demokrasi, tanpa ada dominasi dan kunggungan atas partai politik yang menghambat demokrasi," katanya.

Perdebatan dan upaya panjang dalam sejarah pilpres yang lebih kompleks

Mencari pilpres dengan pemilih yang sarat dan beragam bukanlah kemudahan.

Paling tidak sejak Orde Baru, upaya agar capres-cawapres lebih berafiliasi pecah berantakan sejak awal.

Pemilu selama era Orde Baru dilakukan sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Dari enam kali pemungutan suara yang dilakukan, hanya dalam Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik. Partai politik ini meliputi Golkar, PNI, NU, PSII, Parmusi, IPKI, Perti, Parkindo, Murba, dan Partai Katolik.

Tetapi kemudian, rezim Orde Baru memudahkan partai-partai politik menjadi hanya tiga saja: Golkar, PDI dan PPP.

Pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan melalui pemungutan suara melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, pemilu langsung untuk presiden dan wakilnya sudah mulai dilakukan.

Pada era Orde Baru, saat Figur tertentu ingin mencalonkan Presiden diri mereka, mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi sambutan dingin Jeruji Besi.

Salah satu contoh adalah tokoh politik Sri Bintang Pamungkas yang menantang Soeharto untuk menyelenggarakan pemilu langsung pada tahun 1996.

Pada saat itu, ia menobatkan dirinya sebagai calon presiden dengan Julius Usman sebagai kandidat wakilnya dari Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI).

Setelah beberapa bulan, Sri Bintang dipenjara karena dituduh bersalah subversif, hingga kebijakan politik berubah arah. Pada akhirnya Soeharto bersidang dan dia bisa pulang mencicipi udara Reformasi.

Aturan syarat calon presiden-wakil presiden mulai ditetapkan untuk pertama kali melalui ambang batas melalui UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam ketentuan waktu itu, siapapun yang menjabat sebagai presiden dan wakil hanya bisa diusulkan oleh sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang mendapatkan setidaknya 15% dari jumlah total kursi di DPR atau 20% perolehan suara nasional.

Syarat ambang batas ini kemudian ditingkatkan ke 25% kursi DPR dan 20% persentase perolehan suara sah nasional dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Banyak kali pasal ini telah digugat ke MK baik oleh partai politik, tokoh masyarakat, mahasiswa hingga akademisi. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap tidak breathed-edit.

.

Seorang presiden haruslah berada pada posisi yang kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan politik, dan hal ini juga membuat penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif.

Seorang mantan aktivis yang bernama Fadjroel Rachman menawarkan usulan untuk meningkatkan keberagaman calon presiden-ing pada pilpres 1.

Ia mengajukan gangguan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum mengenai capres independen. Namun, permohonan Fadjroel ditolak Mahkamah Konstitusi pada bulan Februari 2009 melalui putusan No. 56/PUU-VI/2008.

Akhirnya empat teman dari UIN Sunan Kalijaga berhasil mengubah keputusan MK pada awal tahun 2025.

Baca juga:

• Prabowo Subianto mengajukan usul pilkada tidak langsung, mengapa wacana ini berbahaya bagi sistem demokrasi di Indonesia ini?
• Polemik sistem pemilihan umum, pilih memo 'partai' atau 'individu' - Kekhawatiran 'kembali ke era Orde Baru' atau 'kejahatan politik'?
• Megawati menyebut "penguasa saat ini" seperti Orde Baru - Apakah tuduhan tersebut relevan atau illusi?

Baca juga:

• Prabowo Subianto menyuarakan gagasan pilkada tidak langsung, mengapa gagasan tersebut membahayakan demokrasi Indonesia?
• Suara pemuda dalam Pemilu 2024: Apakah hanya hajatan politik atau aspirasinya sebenarnya didengar?
• Di antara pilihan presiden, demokrasi dirayakan, dan gabungan suara yang rumit - hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Pemilu 2024

• MK tegas, "Ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang ditetapkan dalam UU harus dihapus" – Apa alasannya?
• Pernyataan MK *Prabowo v/s Sandiaga akan jadi *tautan utama bahasan Pilpres Pilkada 2024.
• 
  Reaksi Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak Gugatan Hasil Pemilihan Presiden 2024, Dari Prabowo hingga Pengunjuk Rasa
  "Apa yang telah terjadi adalah tidak adil, tiada keadilan dalam proses ini. Kami tidak mau kekalahan namun kami menerima dengan hati yang lapang." - Prabowo Subianto dalam sebuah keterangan pers selepas MK menolak gugatannya.
  "Namun, saya ucapkan terima kasih kepada sangaku hamba Allah dan rakyat, yang telah memberikan saya rezeki untuk boleh mengharungi cita-cita pemerintahan ini. Selepas ini, saya akan terus berkeringat, dan akan membuat pengecut warga Negara.)',' -- Prabowo
  "Ia merupakan perlawanan terhadap hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia yang bersatu-padu Menuju cita-cita undang-undang negara **.SH>\[-AN UK`. Untuk mencapai *diini sesuai Sabda rasa masyarakat dan keberpihakan * Venturesza fuerHa protocols audthen
  5 langkah yang akan dilakukan oleh Umat Wahidiho:
  * Gelombang- . .
  * Gerakan masyarakat untuk menyuarakan kritik
  * Komunikasi kalangan pendidikan
  * Traktir Online netiobraneksposalott tan == . penenaib시아n tlut
  * Pemimpin pimpin mentbulklor media
  Jembraga pegmatronmaamीजabubah deaf Pist UsaAQ¤¤alling Bundapest.

SOSOK dan Profil Brigjen Pol Agus Wijayanto,Wakil Ketua KKEP yang Pecat 3 Perwira Calon Jenderal

Irjen Pol Agus Wijayanto adalah lulusan Akpol tahun 1993.

Agus Wijayanto dipilih sebagai Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri yang menguruskan kasus etik diperkirakan 13 orang polisi terlibat dalam kasus korupsi terhadap warga negara asing (WNA) dari Malaysia selama konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, tanggal 13-15 Desember 2024.

Sekarang setelah lulus dari Akpol, Brigjen Agus Wijayanto diposisikan sebagai perwira tinggi yang sukses dalam resmi Polisi Negara Republik Indonesia.

Pada Polri, Agus diberi tugas untuk bertugas di dalam Divisi Profesi Pengamanan atau disebut juga Divpropam Polri.

Di Departemen Logistik Polri, seorang Perwira Berbintang Satu mengemban tanggung jawab peran yang sangat penting.

Ia diangkat menjadi Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Kabid Karowabprof) Divisi Propam Polri.

Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen) Agus Wijayanto menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Konsultasi dan Sumber Daya Manusia Polri sejak 4 Agustus 2022.

Dia mengambil posisi Brigjen Pol. Anggoro Sukartono yang dialihkan sebagai Karopaminal Divpropam Polri.

Perjalanan karier

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVI Pattimura Brigadir Jenderal TNI Agus Wijayanto melaksanakan karirnya dengan mulus selama sekitar 31 tahun sebagai anggota Polisi Republik Indonesia (Polri).

Banyak alumni Akpol 1993 yang pernah menempati posisi strategis di Polri.

Agus diperkirakan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Probolinggo Kota.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Tulungagung pada tahun 2010.

Karier Agus terus bangkit tatkala ia diangkat menjadi Wakil Kepala Polda Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2013, Agus dimutuskan untuk menjabat sebagai Kapolda Polri untuk Polda Sulawesi Tengah.

Dua tahun kemudian, ia diangkat sebagai Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Polda Sulawesi Selatan.

Setelah itu, perwira tinggi yang berpengalaman dalam lalu lintas dan polisi administrasi kini dipindahkan sebagai analisis kebijakan di Lemdiklat sebagai persiapan sekolah SESPIMTI pada tahun 2016.

Karier Agus berkembang pesat sejalan waktu itu.

Pada tahun 2017, Agus Wijayanto diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Polda Sulsel.

Kemudian dia dipindahkan sebagai Kabaggetika Rowabprof Divpropam di sekitar tahun 2019.

Pada tahun 2020, Agus kemudian dipercayakan sebagai Sekretaris Direktorat Perencanaan Pembangunan Waktu dan Penalaran Polri.

Kemudian, pada tahun 2022 Brigjen Agus Wijayanto dinaikkan pangkat menjadi Karowabprof Divpropam Polri.

Catatan Jejak Brigjen Agus Wijayanto

Saat berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai anggota Divisi Propam Polri, Agus Wijayanto telah menaklukkan banyak kasus menyangkut polisi yang bermasalah.

Seorang Jenderal Bintang 1 ini pernah menangani kasus-kasus pejabat polisi yang terlibat dalam tindakan pemerasan terhadap penduduk asing asal Malaysia selama acara Konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dari tanggal 13-15 Desember 2024.

Dalam kasus ini, 18 anggota polisi mendapat panggilan etikase (sidang etika).

Dalam hal ini, sudah ada tiga orang polisi yang diberikan sanksi pemberhentian segera atau PHB (Pemberhentian Tanpa Hormat) setelah melalui sidang etika.

Ketiganya yaitu mantan Kepala Dirreskrimsus Polda Metro Jakarta, Brigadir Jenderal Polisi Donald Parlaungan Simanjuntak, mantan Kasi III Direskrimsus Polda Metro Jakarta Wewenang Malvino Edward Yustisia, dan Jaksa Monang Pat Sutarman yang merupakan mantan Ketua I Satuan III Subdirektorat III Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jakarta.

Agus Wijayanto mengungkapkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah menyita uang senilai Rp 2,5 miliar hasil tuduhan pemerasan terhadap sekitar 15 polisi terhadap warga negara Malaysia dalam acara konser DWP.

Menurut Agus, uang yang sudah direkam itu bisa dipastikan dikembalikan kepada korban atau penonton DWP (Doraemon World Premiere) yang sedang digunaannya.

"Perihal barang bukti, sebelumnya telah disampaikan bahwa barang bukti yang berhasil kita amankan berjumlah Rp 2,5 miliar, dan nanti akan dikembalikan kepada pemilik yang sah," kata Kepala Bagian Investigasi dan Peradilan Dirlantas Polri Brigjen Pol Agus Heti Menang pada Rapat Terbuka di Gedung Tallava Nursery Chamber of Commerce Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2024).

Agus menjelaskan proses pengembalian dana sekitar Rp2,5 miliar itu akan dilakukan melalui skema yang disusun oleh Divisi Pengawasan Internal (Divpropam) Polri.

Agus menyatakan uang tersebut akan dikembalikan setelah menjadi barang bukti dalam sidang etik yang melibatkan 18 anggota dugaan pelanggar.

"Pasti ini terkait data pencatatan yang dilakukan oleh Divisi Propam, baik Biro Paminal kita begitu mereka bertemu akan ada proses di sana untuk barang bukti senilai Rp2,5 miliar sejumlah," jelasnya.

Laporan terbaru menyebut, Kombes Donald Simanjuntak, mantan staf senior tinggi dari Polda Sumut, telah digantung dari jabatannya sebagai Wakil Komandan Badan Propam Polda Sumut.

Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak mengakhiri karirnya di institusi kepolisian dengan tidak dihormati, yakni dengan DHN atau pemberhentian tidak menghormati.

Kombes Donald Simanjuntak ditetapkan sebagai objek sanksi PTDH karena anak buahnya melancarkan aksi pemerasan terhadap penonton asal Malaysia saat konser musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Donald Simanjuntak diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat (PTDH) atau pemecatan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setelah menjalani sidang pelanggaran Kode Etik dan Profesi Polri (KEPP) pada Senin (31/1/2024)/

Pemecatan tersebut menjadi ciptaan pahit dari kehidupan Donald Simanjuntak serta keluarganya dalam hari-hari bergembira Perayaan Tahun Baru 2025.

Saya telah bekerja dalam Biro Khusus Polda Sumut

Kombes Pol Donald Simanjuntak adalah lulusan Akpol tahun 1997.

Dia memiliki pemahaman yang sangat baik.

Donald Simanjuntak memulai kariernya dalam jajaran勤 kapolri dengan menjadi Pengawas Mafia (Pama) di Polres Jembrana pada tahun 1998.

Kemudian, karier Donald Simanjuntak terus berkembang pesat dengan waktu yang berlalu.

Donald pernah bertindak sebagai Kapolsek Melaya Polres Jembrana - Kanit POA Ditesintel Polres Jembrana pada tahun 1999, dan sebelumnya menjabat sebagai Panit Ditresintel Polda Bali pada tahun 2005.

Selain itu, Donald Simanjuntak juga pernah menjabat sebagai Patunjam Polda Sumut (2006), Kapolsekta Medan Baru - Kapolsek Medan Helvetia (2007), kemudian ditunjuk untuk menjabat Kasat Intelkam Polrestabes Medan pada tahun 2008.

Donald Simanjuntak juga pernah menjabat sebagai wakil kepala kepolisian investigasi Pematang Siantar (2010), kepala seksi empat subdit dua di bawah direktorat pemantauan peredaran narkoba polisi daerah Sumatra Utara (2011), dan komandan subdit dua direktorat pemantauan dan peredaran narkoba polisi daerah Sumatra Utara (2013).

Karier Donald Simanjuntak semakin terangcatatan setelah ia terpilih sebagai Kasubbagpamgiat Bagian Pengamanan Divisi Propam Polda Sumut pada tahun (2015).

Pada tahun 2016, Donald Simanjuntak diangkat menjadi Kapolda atau Kepala Polisi Daerah [Samosir].

Beberapa waktu kemudian, ia kemudian dipindahkan menjadi Kapoldaiko Binjai (2017)

Dua tahun kemudian, Donald Simanjuntak menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Madya Polda Sumut pada tahun 2019.

Selanjutnya, Donald Simanjuntak diangkat sebagai Kabid Propam Polda Sumut (2020).

Pada tahun 2021, Donald Simanjuntak kemudian ditunjuk menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal di Divisi Propam Polri.

Selanjutnya, pada tahun 2023, Donald Simanjuntak diangkat sebagai Kepala Bagian Standar Rapid Response Operasional Polisi Masyarakat di Divisi Pengelolaan Propam Polri Pengalaman Latar Belakang Divisi Pengelolaan Propam Polri.

Pada tahun 2024, Donald Simanjuntak ditunjuk menjadi Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya.

Setelah muncul kasus extorsion terhadap pengunjung konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, Donald Simanjuntak kemudian dipindahtugaskan menjadi Analis Kebijakan Madya Binmas Baharkam Polri.

Pada awal tahun 2025, di tengah-tengah perayaan Tahun Baru, ada kabar buruk yang menghampiri Donald Simanjuntak, yaitu pelantikannya berhenti sebagai anggota Kepolisian pada 31 Desember 2024.

Pengembaraan Passer Ketua Komisi Kebijakan Iptek (KKEP) Pusat Pembangunan Manajemen Polisi (Propam) Badan Perencanaan Polisi Negara (Polri), yang diberi kode nama "007", akhirnya ditangkap, seusai berpura-pura terORNAK langsung di Kantor Propam Polri.

Pengucapan Para Perwira Polisi Ini Dilakukan Selama Sidang Etik Polri yang Ditimbang Mulai 31 Desember 2024 di Ruang Sidang Divisi Propam Polri, Gedung TNCC, Jakarta.

Sidang ini dipimpin oleh 5 Komisi Kode Etik Polri (KKEP):

1. Ketua Komisi, Irjen Pol Yan Sudirwan (Wawahan Dwi Putra) Anggota Polri 1989.

2. Wakil Ketua Komisi menurut Brigjen Pol Agus Wijayanto (Karowabprof Divpropam Polri), Akpol 1993.

3. Anggota Komisi, Kombes Pol Heri Setyawan (Kasubag Binanter Jenderal Staf Divisi Staff SJ Vulnerasi Negara Div Corporate Communications Badan Munas oranisi Poteksi Hukum Polri 1994).

Anggota Komisi, AKBP Heru Waluyo (PS Kasubbagreglittap Bagrehabpers Divpropam Polri) AKP 2000.

5. Anggota Komisi Inspektur Kepolisian Bintang Satu (AKBP) Endang Werdiningsih (Kasubbag Kode Etik Bagian Binisik Pertimbangan Rawatprof Divisi Propam Polri).

Dalam sidang mengenai masalah tersebut, Dewan Etika telah memutuskan untuk menghukum 7 dari 18 polisi yang dicurigai melakukan penindakan dendaan terhadap wisatawan Malaysia yang menonton DWP. Dari jumlah itu, 3 tokoh kepolisian dipecat dan 4 yang lain diberikan tindakan penurunan tingkat peng Munasabahan.

Polri akan mengembalikan uang yang ditemukan bersalah dibayarkan oleh aparat istilahnya ini. Dari 45 korban, jumlah total uang yang direndahkan sebanyak Rp 2,5 miliar.

"Terkait barang bukti, sebelumnya disampaikan barang bukti yang berhasil Kami nimbrung, Kami ampuni Rp 2,5 miliar, dan nanti akan kami kembalikan kepada yang berhak".

Ini dilakukan dalam rangka pendataan, sebagaimana disampaikan oleh Pembantu Sekretaris Utama Divisi Propam Brigjen Pol Agus Wijayanto saat konferensi pers di Gedung TNCC Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025). "Tentu saja ini terkait dengan proses datad ida di Biro Paminal, lalu akan ada proses lain nantinya untuk proposal pembayaran senilai Rp 2,5 milyar," ujarnya.

Apa saja nama ketiga anggota Polri yang dipecat adalah:

1. Kasus Penanganan Narkotika Polrestabes Metro Jaya Komisaris Besar Polisi (Kombes) Direktur Reserse Narkotika Polda Metro Jaya Donald Parlaungan Simanjuntak.
2. Kepala Bagian III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yustisia Sitohang.
3. Saat ini, berikut adalah penjabaran atau penerjemahan kita paragraf teks tersebut oleh humas Polda Metro Jaya; Beliau adalah Yohanes Ekayusa, S.IK, gelar Pada tahun 2001, Erizal Wirman Tminya meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB.

Mereka yang mendapat pemecatan sanksi tegas tersebut telah mengajukan banding.

Sementara pemegang jabatan di Polri yang menjalani proses penurunan pangkat, pergantian posisi yaang harus diikuti dengan:

1. Kapten Polisi Dzul Fadlan, kuasa penegak hukum 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, divonis 8 tahun penjara.
2. Kapten Badan Propam Polri, Iptu Sehatma Manik, mengalami penangguhan uraian hukum selama 8 tahun.
3. Paragraf 1 Satuan 2 Subdit 3 Divisi Reserse Narkotika Polda Metro Jaya Iptu Syaharudin, menerima hukuman penjara selama 8 tahun.
4. Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto, Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

34 Anggota Polisi Ditchpindahkan Karena Penipuan Publik Selepas Penayangan Liga Primer Indonesia 2024

Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap 34 anggota Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap penonton DWP 2024 yang datang dari Malaysia.

Berikut ini adalah 34 anggota Polri Metro Jaya yang diarahkan ditugaskan ke daerah baru.

1. AKBP Bariu Bawana yang menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diangkat sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

AKBP Wahyu Hidayat, Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dipindahkan menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

AKBP Malvino Edward Yustisia Sitohang yang menjabat Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ditempatkan sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

Jenderal Polisi Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, digeser ke Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

Komisaris Pantai Raja Sinaga yang merupakan Kepala Subdit 1 Bidang Narkotika Satuan Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Polda Metro Jaya ditujuan sebagai Asisten Muda Polda Metro Jaya.

6. Kompol David Richardo Hutasoit Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapat pemindahan jabatan menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

Pada angka ke-7, Kompol Rio Mikael L. Tobing yang menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sekarang dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

8. Kompol Yayan Budhisantoso kemudian Melanjutkan Jabatannya Sebagai Kapolsek membantu Brigadir Jenderal Polisi Polriganda Nugroho didampingi oleh Brigadir Jenderal Polisi…..

9. Kapten Brigadir Polisi (AKP) Abad Jaya Harefa, Kepala Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, ditransfer ke Pama Yon Mako Polda Metro Jaya (dalam rangka penilaian).

Jaksa Moneter Patroli Umum Polda Metro Jaya, Manik Bhayangkara pindah ke unit Penyelia Bidang dan Direktorat Reserse Narkoba.

11. Penugasan Bintara Armadi Juli Marasi Gultom, yang merupakan Anggota Polisi Tugas Gandungulling (AIPTU), Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dialihkan sebagai Bintara Yonmar Polda Metro Jaya (selain IMO test)

12. Aipda Hadi Jhontua Simarmata, Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dipindahkan ke Bintara Yonma Polisi Daerah Metro Jaya.

Bripka Ricky Sihite, Kasdim Humas Polsek Kemayoran, dipindahkan ke Bintara yang terkait di Mabes Polrestabes Metro Jaya.

20. AKP Derry Mulyadi, Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, digantikan sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya.

AKP Edy Suprayitno, Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, diangkat sebagai Pembantu Mastaba Operasional (Pama) Yanma Polda Metro Jaya.

Polisi Dzul Fadlan yang menjabat sebagai Komandan Satuan (Kolojangan) 5 Subdit 2 Ditjen Reserse Narkoba Polda Metropolitan Jakarta telah diupgrade sebagai Pamen Pasar Transformasi Organisasi Keamanan (Yanma) Polda Metro Jaya.

17. Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Aryanindita Bagasatwika Mangkoesoebroto Yang Ter untoh (n) (1) Kanit. 4 Sub Dit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di mutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.

Bebaskan plaza Perth Kompol Dimas Aditya Kapolsek Tanjung Priok dipindahkan sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

Kapten Satuan Lalu Lintas Yeti Hendra dari Polda Metro Jaya dijabat oleh AKP Yudhy Triananta Syaeful Panit 1 Unit 3 Subdit 3.

Anggota IPTU Syaharuddin Panit dari Unit 2 Subdinas 3 Bidang Intelijen dan Penyediaan Masalah Narkotika Polisi Daerah Metropolitan Jakarta (Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) dirombak ke Pusat Pelatihan, Akademi Narkotika Militer (Pama Yanma) Polda Metro Jaya.

CABANG BLOG POLITIK ONLINE CPI - kepolisian memindahkan Kepala SST Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat ke Pusat Administrasi Lalu Lintas Metro Jaya.

22. AJun. Kombes Rio Hangwidya Kartika yang merupakan Kanit 2 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dipindahkan ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.

Kapten Imun Polisi (Kapten) Agung Setiawan yang merupakan Kepala Satuan Narcoba Polres Metro Jakarta Pusat direncanakan ditempatkan sebagai Apiar atau Asisten Investigasi di Pusat Anggota Muda (PAMA) Metro Jakarta.

24. AKP Fauzan Kanit Reskrim Polsek Kemayoran dipindahkan ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.

25. BNN Polisi Daerah Khusus Win Stone Panit 1 Unit Bareskrim Polres Krembangan istirahat sebagai Wakil Ketua Tim Penaggulangan Teror (Yanma) dan Wakil Kapolda Metro Jaya.

Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Brigadir Fahrudun Rizki Sucipto dimutasi sebagai Bintara Yanma Polda Metro Jaya.

Brigadir Dwi Wicaksono Bintara Kepolisian RN Madya Metro Jaya dialih tugas ke Bintara Yonmadya Polda Metro Jaya.

28. Bripka Wahyu Tri Haryanto, Bhabinkamtibina Polda Metro Jaya, ditransfer ke Penas Narkoba Metro Jaya.

Bripka Ready Pratama Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dipindahkan menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya.

30 Bripda Dodi Mulyadi, Kapolsek Ciracas, Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, diangkat sebagai Kapolsek Yanmar, Polda Metro Jaya.

31. Brigadir Hendy Kurniawan, Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dipecat ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.

A. Lutfi Hidayat Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus diatur ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.

Bintara Polsek Kemayoran Brigadir Andri Halim Nugroho promosikan pangkat ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.

Bripda Muhamad Padli yang melayani di Polsek Kemayoran digeser tugas ke Bintara Polda Metro Jaya.

Dilakukan Sejak 2018, Kadang Dipalak Orang Mabuk, Kadang Dicibir Warga

Ribuan Sekelompok Anak Muda Mengadirahi Malam Pergantian Tahun di Kota Jayapura

Euforia perayaan pergantian tahun 2024 menjadi 2025 telah berakhir. Banyak yang menikmati perayaan dengan bersama-sama, makan, dan menikmati petunjuk semburan api. Namun, di balik kegembiraan tersebut, sekelompok anak muda telah mempersiapkan aksi untuk membersihkan sisa-sisa sampah akibat pesta.

Laporan: Abdel Gamel Naser – Jayapura

Setelah mengatakan "Ok" dan menunggu di lokasi yang ditentukan, sekelompok anak muda ini langsung berbagi tugas. Jumlah mereka tidak ada ketentuannya. Kadang hingga puluhan orang, tapi kadang juga tidak lebih dari 10 orang. Sebelumnya, mereka melakukan survei untuk menentukan lokasi yang tepat yang akan dikunjungi esok hari. Hal ini dilakukan pada 31 Desember dan kemudian dilanjutkan pada 1 Januari.

Untuk malam pergantian tahun 2024 ke tahun 2025 nanti seharusnya akan ada kerumunan warga yang tertumpuk di Jembatan Yotefa. Jembatan ini adalah kebanggaan masyarakat Papua yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi keesokan harinya setelah 28 Oktober 2018 yang lalu. Jembatan ini selama ini biasanya menjadi tempat santai bagi remaja, tempat untuk memancing, menjual foto-foto, dan juga tempat berkumpul bagi mereka yang akan minum-minum.

Aktivitas di lokasi ini akan terlihat sepi jika hujan turun. Selain itu pembatasan lokasi Jembatan Yotefa juga sering digunakan untuk foto-foto, balapan liar, hingga perayaan berlebihan. Terdapat pos tanggap darurat di lokasi itu namun tampaknya perlu lebih banyak energi dan personel untuk mengatasi situasi di atas jembatan. “Kita berkumpul pukul setengah 7 dan semoga semua berjalan lancar,” jelas Muhamad Ikbal Asra, koordinator kegiatan Grebek Sampah yang merupakan turutan dari agenda lanjutan Acara Akhir Tahun Tanpa Racun.

Grebek Sampah telah menjadi tradisi tahunan yang dilakukan sejak 2018 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Aktivitas ini menjadi ciri khas Komunitas Rumah Bakau Jayapura. Hanya dengan semangat, peduli, dan beberapa kantong sampah penggalang, tidak memerlukan pertemuan atau undangan resmi apa pun. Replik jadwal dan ajakannya dilakukan melalui grup WhatsApp, kemudian undangan disebar melalui flyer, lalu bergerak menuju tempat aksi.

Putusan MK Wajibkan Mapel Agama di Sekolah, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu'ti

"Saya menyambut baik dan siap melaksanakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang secara resmi menetapkan mata pelajaran pendidikan agama harus ada di sekolah," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tinggi Abdul Mu'ti di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).

Kelas memahami bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Mendikbudristek juga berpendapat bahwa keputusan menempatkan mata pelajaran pendidikan agama di sekolah sekaligus menguatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Saya mengatakan bahwa setiap peserta didik berhak menerima pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang berafiliasi dengan agama tersebut," paginya dia mengatakan.

Keputusan wajib mengajarkan agama di sekolah-sekolah di Indonesia disampaikan oleh hakim Arief Hidayat dalam sidang pleno terkait uji materiil Pasal 12 ayat 1 serta Pasal 37 ayat 1 dan 2 UU No. 20 Tahun 2003.

Putusan MK ini sekaligus menolak permohonan dari calon pengacara atas nama Raymond Kamil dan Indra Syahputra yang meminta pendidikan agama menjadi mata pelajaran pilihan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan beberapa pandangan tentang keputusan tersebut, antara lain agama telah diajarkan dalam dunia pendidikan telah berlangsung sejak lama dan merupakan konsekuensi dari penerimaan Pancasila sebagai ideologi.

Pendidikan nasional harus dilaksanakan secara demokratis dan adil, sambil menghargai hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, serta keragaman bangsa.

Pendidikan nasional tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi siswa menjadi insan yang bertaqwa dan beriman, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikannya, baik dalam tingkatan apapun.

Komik Si Calus : Sekolah - (Republika/Daan Yahya)