Anies Respons Putusan MK Hapus Ambang Batas Capres, Puji 4 Mahasiswa UIN yang Ajukan Gugatan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghilangkan syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Penghapusan aturan ambang batas presiden merupakan putusan MK yang mendukung permohonan empat mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mereka adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatwa.

Anies itu sendiri juga telah mengekspresikan kesanan positifnya terhadap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lewat akun X miliknya.

Baca Juga:

, Sabtu (4/1/2025).

" ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa pemuda-pemudi seperti keempat mahasiswa tersebut merupakan harapan baru bagi masa depan demokratisasi di Indonesia.

," ucapnya.

Baca Juga:

Mahkamah Konstitusi secara resmi menghapus ambang batas persentase calon presiden melalui Keputusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis (2/1/2025).

Uji materiil UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 diajukan oleh empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hakim MK Saldi Isra menjelaskan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan mengenai gugatan uji materi terkait ambang batas pencalon calon presiden 20 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Saldi, batasan presiden sebesar 20% hanya memperbesar perpecahan masyarakat, karena menghasilkan dua pasangan calon.

"Apabila kebijakan ini dibiarkan berlanjut, kemungkinan besar presiden dan wakil presiden tersendiri bakal kandas dengan satu-satunya paslon," ungkap Saldi saat membacakan pertimbangan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Dengan adanya keputusan tersebut, partai politik atau parpol tidak perlu lagi memenuhi syarat ambang batas 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional untuk memasukkan nama bakalmu menjadi Presiden.

Hal ini berarti setiap partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilihan umum, dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.