"Saya menyambut baik dan siap melaksanakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang secara resmi menetapkan mata pelajaran pendidikan agama harus ada di sekolah," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tinggi Abdul Mu'ti di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).
Kelas memahami bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
Mendikbudristek juga berpendapat bahwa keputusan menempatkan mata pelajaran pendidikan agama di sekolah sekaligus menguatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
"Saya mengatakan bahwa setiap peserta didik berhak menerima pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang berafiliasi dengan agama tersebut," paginya dia mengatakan.
Keputusan wajib mengajarkan agama di sekolah-sekolah di Indonesia disampaikan oleh hakim Arief Hidayat dalam sidang pleno terkait uji materiil Pasal 12 ayat 1 serta Pasal 37 ayat 1 dan 2 UU No. 20 Tahun 2003.
Putusan MK ini sekaligus menolak permohonan dari calon pengacara atas nama Raymond Kamil dan Indra Syahputra yang meminta pendidikan agama menjadi mata pelajaran pilihan.
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan beberapa pandangan tentang keputusan tersebut, antara lain agama telah diajarkan dalam dunia pendidikan telah berlangsung sejak lama dan merupakan konsekuensi dari penerimaan Pancasila sebagai ideologi.
Pendidikan nasional harus dilaksanakan secara demokratis dan adil, sambil menghargai hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, serta keragaman bangsa.
Pendidikan nasional tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi siswa menjadi insan yang bertaqwa dan beriman, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikannya, baik dalam tingkatan apapun.
No comments:
Post a Comment